JAKARTA — Indonesia masih bergantung pada impor sapi hidup, kerbau, dan kulit sapi dari Australia akibat produksi domestik yang belum mampu memenuhi kebutuhan daging, susu, dan bahan kulit. Pakar Genetika Ekologi IPB University, Prof Ronny Rachman Noor, menegaskan ketergantungan ini menimbulkan kerentanan ekonomi dan politik.
“Populasi lokal seperti sapi Bali dan peranakan ongole (PO) bertumbuh lambat dan produktivitasnya rendah. Distribusi sapi tidak merata, sementara permintaan tinggi di Jakarta dan Jawa Barat,” ujar Prof Ronny, Sabtu (11/7).
Kebutuhan terus melonjak seiring bertumbuhnya kelas menengah, industri hotel-restoran, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Australia menjadi pemasok utama karena kedekatan geografis, harga kompetitif sekitar Rp71.000 per kilogram bobot hidup, kualitas ternak unggul, dan sistem ekspor yang terorganisasi. Pada 2025, impor sapi hidup dari Australia mencapai 583.000 ekor dengan nilai 611,6 juta Dolar AS.
Selain itu, Australia menguasai lebih dari 60 persen pasar daging sapi beku impor di Indonesia, termasuk jeroan senilai 127 juta Dolar AS. Indonesia juga mengimpor kulit sapi sekitar 1.031 ton dengan nilai 0,86 juta Dolar AS pada 2023. “Kulit sapi Australia cocok untuk industri sepatu, tas, furnitur, bahkan dikonsumsi sebagai kerupuk kulit,” jelasnya.
Untuk kerbau, Indonesia masuk jajaran empat importir terbesar dunia dengan 3,52 persen pangsa impor global. Sepanjang 2023, impor kerbau hidup dari Northern Territory, Australia, mencapai 3,54 juta Dolar AS, dengan tren volume fluktuatif dan meningkat menjelang Iduladha.
Prof Ronny memperingatkan, ketergantungan pada Australia membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan dinamika politik. “Diversifikasi impor dari India, Brasil, AS, dan Selandia Baru lebih aman untuk ketahanan pangan dan stabilitas harga,” sarannya.
