Sekda Jabar Herman Suryatman: Pj Gubernur Meminta Saya Bertugas 24 Jam 7 Hari

Sekda Jabar, Herman Suryatman
Sekda Jabar, Herman Suryatman

BANDUNG – Usai dilantik oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudi, pada Senin (1/4), Sekda Jabar Herman Suryatman menyatakan siap bekerja optimal 24 jam tujuh hari demi kepentingan pembangunan Jabar.

“Jelas dan tegas Pak (Penjabat) Gubernur meminta saya bertugas 24 jam tujuh hari untuk kepentingan Jawa Barat,” ucap Herman.

Bacaan Lainnya

“Namun dengan catatan harus bahu- membahu, harus kolaborasi berbasis kebersamaan semua komponen termasuk dengan media,” ujarnya menambahkan.

Dikatakan Herman, tugas pokok Sekda Jabar, sesuai peraturan perundang- undangan membantu Gubernur dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan umum Pemda, serta mengoordinasikan perangkat daerah.

Untuk langkah pertama, kata Herman, dirinya akan berkonsolidasi dengan keluarga besar Sekretariat Daerah (Setda) termasuk semua perangkat daerah di lingkup Pemdaprov Jabar.

“Saya minta support, dukungannya dari semua karena insyaallah Pemda Provinsi Jabar hanya akan maksimal, akan optimal kalau di-support termasuk oleh media,” kata Herman.

Herman juga ingin memastikan seluruh unit kerja dalam kondisi solid dan bahagia sebagai sebuah tim. “Kami akan lanjutkan (apa yang sudah dilakukan) Pak Taufiq yang sebelumnya sebagai Penjabat Sekda,” ujarnya.

Herman juga menyoroti sejumlah isu pembangunan di Jabar, di antaranya BRT, LRT Bandung Raya, TPPAS Legoknangka, dan penataan Cekungan Bandung. Kemudian mengendalikan inflasi dan menurunkan stunting.

Khusus stunting, Herman punya catatan. Berdasarkan survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Jabar pada 2022 mencapai 20,2 persen, atau menempati peringkat ke- 22 secara nasional.

“Masih 20,2 persen dan kita akan turunkan, lebih cepat lebih baik karena stunting terkait dengan pertaruhan kita ke depan, apalagi kita menghadapi bonus demografi,” jelas Herman.

“Insyaallah akan kita dorong zero new stunting, tidak ada stunting baru,” tambahnya.

Untuk masalah kemiskinan, kata dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat per Juli 2023, tingkat kemiskinan Jabar ada di angka 7,62 persen.

Sementara persentase penduduk miskin secara nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen. “Kita di bawah nasional, tetapi tetap harus kita turunkan,” tegasnya.

Kemudian mengenai jumlah angka pengangguran terbuka di Jabar yakni 7,44, dan nasional 5,32. “Kita di atas rata- rata nasional. Ini PR yang sangat berat,” ungkap Herman. (*/Ron)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *