SUKABUMI — Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS Abdul Muiz menggelar Reses ke 1 Tahun Sidang 2022-2023 di Delapan Titik. Reses yang digelar sejak tanggal 01 sampai 10 November 2022 tersebut dibanjiri dengan aspirasi warga.
Adapun untuk lokasi reses dibagi dua, dua titik di Kota Sukabumi dan enam titik di Kabupaten Sukabumi. Untuk di Kota Sukabumi di Kelurahan Cikundul Lebursitu dan Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.
Sementara untuk enam titik lagi di Kabupaten Sukabumi, pertama di Kampung Cimanggu Desa Titisan Kecamatan Sukalarang, kedua kampung Karadenan Desa Cisande Kecamatan Cicantayan, ketiga Kampung Babakan Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda, keempat Kampung Citampian Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran, Kelima Kampung Ciemas Desa Ciemas Kecamatan Ciemas dan keenam di Kampung Cidadap Desa Cidadap Kecamatan Simpenan.
“Banyak Aspirasi dari masyarakat, pertama soal Bantuan sarana prasarana pendidikan dan keagamaan rehab dan pembangunan ruang kelas, musholla, masjid dan ponpes serta sekolah diniyah takmiliyah., “jelas Abdul Muiz
Kemudian, soal Sarana prasarana jalan lingkungan, irigasi desa, sambungan listrik, rutilahu, home stay, lapangan olah raga . Untuk, dibidang ekonomi bantuan bibit pohon, pupuk , pakan, dan sarana prasarana pertanian, alsintan dan bantuan kelompok usaha tani nelayan dan UMKM.
“Bantuan stimulan pengembangan rintisan desa wisata, pelatihan dan sarana pendukungnya juga ada, “terangnya.
Kemudian di bidang infrastruktur soal pemeliharaan jalan provinsi, pemasangan rambu lalin, penerangan lampu , dan secara khusus penangan jalan lingkar selatan Cibolang hingga Cibeureum, Jalan Pelabuhan 2 ke Cikembar dan yang paling rusak parah ruas Cikembang, Jampang Tengah Lengkong Kiara Dua. dimana banya jalan bergelombang, lubang-lubang yang membahayakan dan padat lalulintas angkutan tambang kapur dan batu.
“Dibidang Pendidikan soal Pemerataan layanan pendidikan menengah atas dimana msh ada beberapa kecamatan yang belum memiliki SMAN atau SMKN, dukungan stimulan untuk operasional dan sarana prasarana sekolah swasta tingkat atas. SMA/ SMK/ MA, “jelasnya.
Sementara di bidang Kegamaan soal bantuan kesejahteraan guru MDTA . Dan untuk di bidang Lingkungan hidup, perlu adanya Pengawasan pertambangan galian C, dan dampak lingkungan serta kerusakan badan jalan propinsi akibat beban lebih muatan truk galian pasir, batu dan kapur dan paska penambangan spt pajampangan, lengkong dan Sukaraja dan Sukalarang.
“Paska pandemi sangat berdampak kepada kemampuan daya beli masyarakat, maka pemprov jabar harus hadir memberi solusi terkait dengan keluhan kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bbm, tarif listrik dan inflasi, “tukasnya. (adv)
