SUKABUMI – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi. Untuk itu, pihaknya mencanangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Kerja KPP Pratama Sukabumi dengan mengacu pada KEP-20/PJ/2018, kemarin(5/4).
“Kami berkomitmen kuat untuk menjadikan zona kerja yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),”kata Plt. Kepala KPP Pratama Sukabumi, Hasan Basri saat ditemui Radar Sukabumi di ruang kerjanya di sela-sela Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja KPP Pratama Sukabumi.
Pria ramah yang juga Kepala KPP Pratama Cianjur ini menegaskan, pencanangan tersebut untuk mengingatkan kembali semua jajarannya bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Sekaligus sebagai upaya dalam pencegahan korupsi, reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Untuk mewujudkan WBK, tentu kami melakukan beberapa tindakan baik yang bersifat internal maupun eksternal,”terangnya.
Dari sisi internal, dengan melakukan training, internal corporate value dan membuka layanan pengaduan dengan whistleblower system.
“Kami memiliki kode etik yang setiap pagi kami ingatkan kepada seluruh pegawai, ada sembilan larangan dan delapan kewajiban,”terangnya.
Semua dilakukan dengan menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan, demi terciptanya team work yang bagus dan solid.
