Sukabumi Utara di Depan Mata

  • Whatsapp

SUKABUMI – Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) hanya tinggal menunggu pencabutan moratorium dari peemrintah pusat saja. Namun begitu, salah satu dasar dari pencabutan moratorium adalah peraturan pemerintah tentang penataan daerah yang belum disahkan hingga saat ini.

Ketua Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Jawa Barat, Bayu Risnandar mengungkapkan, progres CDOB KSU hanya tinggal menunggu pengesahan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Wakil Presden sebagai dewan pertimbangan otonomi daerah.

Bacaan Lainnya

“CDOB KSU itu sebanarnya hanya tinggal nunggu pengesahan pemerintah pusat saja. Tetapi kan sampai saat ini moratoriumnya belum dicabut. Sedangkan Peraturan Pemerintah tentang penataan daerah juga belum di sahkan, sehingga sebelum PP itu disahkan, tidak akan ada pemekaran,” terang Bayu kepada Radar Sukabumi.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya membahas tentang daerah otonomi baru, berbeda dengan regulasi sebelumnya. Dimana, pada regulasi terbaru ini adanya fase persiapan. Artinya, ketika disahkan tidak langsung menjadi daerah otonom, tetapi menjadi daerah persiapan otonom.

“Lambat laun pemekaran KSU itu pasti terjadi, saya menghitung paling tidak terealisasi pada 2023 sampai dengan 2025. Namun begitu, hal tersebut sebenarnya tidak menjadi persoalan, asalkan ada kepastian.

Maka dari itu, mulai saat ini pemerintah daerah harus mempersiapkan berbabagai hal. Mulai dari pemetaan wilayah hingga pengkajian tentang calon ibu kota baru,” paparnya.

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *