Bayu meminta doa dalam waktu dekat, telah dijadwalkan bertemu dengan Wakil Presiden, Ma”ruf Amin. Dalam pertemuan itu, pihaknya bakal meyakinkan pemerintah pusat bahwa pemekaran daerah merupakan salah satu upaya pemulihan ekonomi sehingga harus dilakukan.
“Kami sudah ada jawal dengan Forkonas untuk bertemua dengan pak Wapres, semoga saja berjalan dengan lancar. Misi kami adalah meyakinkan kepada Pak Wapres, bahwa pemakaran merupakan salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi di daerah,” aku Bayu.
Ia juga menyebut, paling tidak CDOB KSU masuk pada prioritas utama untuk pemekaran. Walaupun memang jika dilihat secara keseluruhan di Indonesia, terdapat 174 usulan pemekaran, dan 15 diantaranya ada di Jawa Barat, termasuk CDOB Kabupaten Sukabumi Utara.
“Memang, kalau dilihat dari mekanismenya sudah mendekat, tapi memang itu tidak cukup. Masih banyak upaya yang harus dilakukan, termasuk harus juga dilakukan Gubernur dan pemerintah daerahnya. yang pasti upaya-upaya itu, akan terus kami lakukan,” imbuhnya.
Sementara itu, saat ditanya soal jika Sukabumi Utara mekar kaitannya dengan potensi PAD Sukabumi induk yang berkurang, hal itu tidak sama sekali atau menjadi indikator pemekaran.
Karena memang, walaupun di Sukabumi Utara terdapat banyak pabrik-pabrik besar, namun pajaknya sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diserahkan kepada pemerintah pusat.
“Jadi, jangan keliru. PAD itu tidak ada kaitannya, walaupun memang kedepannya jadi salah satu penentu berkembangnya sebuah daerah. Karena pada regulasi saat ini, daerah itu hanya mendapatkan retribusi saja, sedangkan pajaknya masuk ke pemerintah pusat.
Jadi apalah artinya banyak potensi besar misal di Sukabumi Utara, toh sebenarnya di Sukabumi Induk juga potensi SDA-nya tidak kalah banyak, contohnya pertambangan. Tapi kan regulasi mengatur, semua itu diserahkan kepada pusat,” pungkasnya. (upi/e)
