KOTA SUKABUMI

Sambut Presiden Baru, Pemkot Sukabumi Kerahkan 5 Mobil Patroli

SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi punya cara tersendiri untuk memastikan kondusifitas di lingkungan pendidikan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober mendatang.

Cara tersebut yakni dengan menyiapkan lima mobil patroli sekolah yang bakal berkeliling setiap harinya untuk memastikan para pelajar tidak terprovokasi ajakan-ajakan pemberangkatan ke Jakarta pada pelantikan presiden.

Kepada Radarsukabumi.com, Sekretaris Dinas P dan K Kota Sukabumi Muhammad Hasan Ashari mengungkapkan, mobil patroli ini disiapkan untuk menindaklanjuti rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sukabumi menjelang pelantikan presiden.

“Kami siapkan lima mobil patroli yang akan berkeliling ke setiap sekolah bersama petugasnya, para petugas patroli memastikan tidak ada satupun pelajar yang melakukan tidakan-tindakan yang mengganggu kondusifitas,” jelas Hasan, Jumat (18/10/2019)

Selain patroli, lanjut Hasan, tim yang sudah dibentuknya ini juga memberikan pengarahan kepada para siswa agar tidak terprovokasi ajakan-ajakan pemberangkatan aksi unjuk rasa dan aksi sebagainya yang mengganggu kondusifitas.

“Jadi teknisnya, keliling ke setiap sekolah, masuk ke lingkungan sekolahnya dan memberikan arahan kepada setiap siswa, termasuk memberikan himbauan,” ujarnya.

Lima mobil patroli ini, masih kata Hasan, kedepannya juga bakal berfungsi untuk meminimalisir tidakan-tindakan kenakalan pelajar di Kota Sukabumi. Seperti hanya tawuran dan aksi anarkisme lainnya.

“Untuk saat ini kami fokus menjamin kondusifitas dilingkungan pelajar pra pelantikan presiden, kedepannya mobil ini menjadi mobil patroli kenakalan pelajar,” terangnya.

Selain mobil patroli, Dinas P dan K Kota Sukabumi juga telah mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh sekolah untuk memastikan kondusifitas menjelang pelantikan.

“Kami pun sudah mengeluarkan surat kepada setiap sekolah, yang berisi tentang larangan ikut serta atau terprovokasi ajakan-ajakan aksi unjukrasa, termasuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik,” pungkasnya.

(upi/rs)

Tags

Tinggalkan Balasan