JAKARTA – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah mengkaji ulang kebijakan sistem zonasi sekolah, dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyatakan, sistem zonasi bisa menimbulkan masalah baru karena kualitas sekolah di Indonesia belum merata.
“Jadi ketika (zonasi) diberlakukan secara nasional, kami melihat kualitas sekolah berbeda-beda. Tetapi, (zonasi) dipaksakan (berlaku) supaya orang bisa bersekolah di sekolah yang dekat,” kata Ubaid di Jakarta, Rabu (26/12).
“Ketika ada sekolah dengan kualitas yang jelek, (misalnya) gurunya jarang masuk sehingga muridnya lebih banyak bermain, kemudian rumah saya dekat situ, masa tega memasukan anak ke sekolah itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Ubaid, perlu dilakukan pemetaan wilayah terlebih dahulu, untuk mengetahui sekolah mana saja yang kualitasnya sudah membaik, sebelum sistem zonasi diberlakukan. Menurut dia, saat ini sistem zonasi belum layak diberlakukan secara nasional.
“Bagaimana dengan yang di daerah, yang bisa berjam-jam dan berkilo-kilo (perjalanan siswa menuju sekolah terdekat dengan rumahnya),” tuturnya.
