Fahmi mengaku, kerjasama pemerintah di wilayah perbatasan memang terdapat payung hukumnnya. Namun kerjasama yang dilakukannya saat ini lebih mengedepankan kekeluargaan dan kerbersamaan dalam membangun Sukabumi.
“Karena kami yakin ketika kabupaten Sukabumi membangun atau melaksanakan program yang bagus itu akan memberikan dampak positif untuk Kota Sukabumi,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengaku penandatangan kerjasama ini harus ditindak lanjuti dalam bentuk poin-poin persoalan yang dihadapi oleh kedua pemerintahan.
Jangan sampai kebijakan penangan masyarakat terkesan jomplang. “Ari di kota kieu. Di Kabupaten mah kieu, mari cari solusi terbaik dari program yang disepakati nanti,” ujarnya.
Dalam kesepakatan ini kata Marwan, yang paling mendesak yakni persoalan masalah air PDAM. Pasalanya persoalan ini menyangkut dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Namun Marwan tidak menjelaskan persoalan tersebut secara mendetail. “Juga mengenai trayek angkutan di perbatasan, ini harus disekapati secara bersama,” ujarnya.
Marwan berharap, kesepakatan ini bisa memberikan jawaban atas permasalahan Kota dan Kabupaten Sukabumi. Dengan kesepahaman memikirkan potensi- potensi ini pun bisa menjadi ruang untuk menumbuhkan secara ekonomi itu bisa digali secara bersama. “Begitupun objek penunjang secara ekonomi itu bisa memberikan kontribusi kepada penyelenggaran pemerintah danmasyarakat,”pungkasnya. (bal/t)
