JAKARTA – Komite III DPD RI bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya melakukan Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang RUU Revisi UU Guru Dosen di Graha Wiyata Kampus Untag Surabaya.
Revisi UU Guru dan Dosen diharapkan dapat menjawab revolusi industri 4.0 yang bercirikan industri menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data. Semua sudah ada dimana-mana (internet of things/IoT) yang merambah berbagai bidang, termasuk pendidikan.
“Selain itu, revisi UU Guru dan Dosen diharapkan mampu memfasilitasi perbaikan kompetensi, integritas, kreativitas, kesejahteraan guru dan dosen sehingga dapat menyiapkan peserta didik menghadapi revolusi industri 4.0. Guru dan dosen wajib melek Iptek,” kata Ketua Komite III Fahira Idris dalam sambutan seminar uji sahih tersebut.
Fahira Idris menambahkan, dalam revisi UU Guru dan Dosen yang diajukan DPD, terdapat beberapa gagasan strategis seperti penegasan penghasilan guru dan dosen harus layak, kewajiban pemerintah pusat dan daerah memperkuat alokasi dana, kapasitas guru serta dosen berbasis teknologi informasi dan linearitas pendidikan program sarjana untuk guru.
Seminar Uji Sahih RUU Revisi UU Guru Dosen dihadiri oleh para senator berbagai provinsi yaitu Emilia Contessa (Jawa Timur), KH. Syibli Sahabuddin (Sulawesi Barat), Rosty Uli Purba (Riau), KH. Muslihuddin Abdurrasyid (Kalimantan Timur), HAM Iqbal Parewangi (Sulawesi Selatan), Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara), Abdurrahman Bakar Bahmid (Gorontalo) dan Mervin Sadipun Komber (Papua Barat).
Di dalam seminar yang menghadirkan narasumber Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah (Tim Ahli DPD Revisi UU Guru dan Dosen), Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Umum PGRI Jawa Timur dan Dipo Wahjoeno (Dosen FH Untag) serta diikuti oleh para guru dan dosen di Jawa Timur berlangsung sangat dinamis.
