SUKABUMI – Banyaknya oknum yang diduga memalsukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di beberapa daerah, membuat resah warga Kota Sukabumi. Mereka tidak ingin kejadian tersebut terjadi di Sukabumi.
Seperti yang diungkapkan Dede Dian (41). Salah satu orang tua murid di SMP Negeri (SMPN) 11 Kota Sukabumi ini mengaku prihatin dengan kejadian pemalsuan SKTM di daerah lain. “Sebagai orang tua tentu saya kesal dengan ulah oknum yang terbukti memalsukan SKTM di daerah lain seperti yang ramai diberitakan di televisi akhir-akhir ini,” kata Dede saat ditemui Radar Sukabumi di sela-sela pengumuman PPDB, kemarin (11/7).
Seharusnya lanjut Dede, pemerintah lebih sigap memberikan solusi mengenai kasus ini. “Ya pemerintah harusnya segera memberikan sanksi kepada oknum pemalsuan SKTM tersebut,” timpalnya. Hal itu dilakukan, agar orang yang benar-benar miskin mendapatkan haknya. “SKTM itu kan diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar miskin, nah sekarang malah sebaliknya jadi orang yang mampu pura-pura miskin dengan memanfaatkan adanya SKTM tersebut,” kesal Dede.
Sementara itu, menanggapi hal ini Kasi Pelayanan Kantor Cabang Disdik Wilayah V Provinsi Jabar, Asep Burdah angkat bicara. Dengan tegas, dirinya mengancam jika di lapangan ditemukan ada peserta didik baru yang berasal dari golongan keluarga mampu tapi menggunakan SKTM akan dibawa ke jalur hukum dan tidak diluluskan melalui jalur SKTM.
“Jika terbukti ada peserta didik baru yang mampu pakai SKTM tetapi tidak sesuai dengan kriteria, maka akan dilaporkan dan tidak diluluskan atau digugurkan melalui jalur SKTM,” tegasnya. Asep meminta panitia PPDB di semua sekolah, untuk lebih teliti dalam PPDB melalui SKTM ini. “Panitia PPDB harus menyeleksi kembali pendaftar yang pakai SKTM dan mengeceknya langsung ke lapangan,” paparnya.
Adapun kuota yang tersedia untuk menampung peserta didik baru yang tidak mampu, hanya sekitar 20 persen berdasarkan ketentuan pemerintah. Ia meminta masyarakat untuk tidak menghalalkan berbagai cara atau memalsukan dokumen untuk memaksakan anaknya bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.
