“Selain inisiatif dari pemerintah dan DPR, konsep atau proposal dari institusi penyelenggara dan pengawas pemilihan umum pun tak kalah pentingnya,” ujar Bambang Soesatyo.
Kementerian Dalam Negeri mencatat, progres dari 67 persen daerah hasil pemekaran tidak sesuai harapan. Artinya, hanya 33 persen DOB yang mampu mencapai target minimal sebagai daerah baru. Bisa dibayangkan bahwa sebagian besar warga pada DOB kecewa, karena pemekaran daerah ternyata belum bisa menyejahterakan mereka.
Lagi-lagi, komptensi kepala daerah pada DOB menjadi sumber masalah. Dengan begitu, lanjut dia, masuk akal jika pemerintah pada Februari 2016 menghentikan sementara (moratorium) pembentukan daerah baru. Terhitung sejak tahun 1999 sampai 2014, sudah terbentuk 223 DOB, meliputi delapan provinsi, 181 kabupaten dan 34 kota.
“Telah mengemuka wacana tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kalau memang ini menjadi opsi terbaik, jangan ragu untuk menyepakatinya. Terpenting, ekses Pilkada langsung harus segera dihentikan,” demikian Bambang Soesatyo.
(gun/rmol)
