JAKARTA — Sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menanyakan dan meminta langsung Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan untuk membuktikan klaim big data soal mayoritas masyarakat ingin Pemilu 2024 Ditunda, diapresiasi sejumlah pihak.
“Saya apresiasi apa yang disampaikan teman-teman BEM UI kepada Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Bahwa penyampaian aspirasi tersebut dalam bentuk demonstrasi, hal itu hanya teknis dalam proses penyampaian pendapat. Namun, substansinya sangat mengena,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada Kantor Berita Politik RMOL (Jaringan Radar Sukabumi), Rabu (13/4).
Menurut Syahrial, mahasiswa UI telah menyampaikan pesan tajam bahwa sebagai pejabat publik, dalam hal ini Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan agar tidak asal bicara dan mengklaim adanya keinginan masyarakat menunda Pemilu 2024.
“Harus dibuktikan. Pertanggung jawaban Pak Luhut sebagai pejabat publik harus jelas. Big data yang jadi dasar keinginan menunda pemilu, harus dibuktikan secara ilmiah,” tuturnya.
Sebab, kata Syahrial, jika Luhut tidak mau atau tidak berani menjelaskan kepada publik soal klaim big data maka sama saja Luhut hanya bisa membuat kegaduhan yang tidak perlu di republik ini. Seharusnya, Luhut yang notabene menteri paling dekat dengan Presiden Jokowi, tentu saja cara bicara Luhut harusnya terukur.
