Selain itu, Efriza juga melihat kemungkinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan merapat ke pemerintahan yang akan terbentuk usai presiden dan wakil presiden dilantik pada 20 Oktober 2024.
“PPP diyakini juga tak malu akan mengirim sinyal, kode, duluan kepada pihak pemerintah, agar menggoda dan mengajak untuk masuk ke pemerintahan. PPP juga jelas-jelas ‘berutang budi’ kepada Jokowi, karena langsung dan tak langsung membantu proses pergantian kepemimpinan dari Suharso ke Mardiono,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dia meyakini, hanya tersisa PDIP dan PKS saja yang akan berada di luar pemerintah. Karena Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat merupakan pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 202, dan perolehan suara mereka di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 per hari ini sudah melampaui ambang batas parlemen 4 persen.
“Jadi nantinya menyisakan dua partai, maka terkesan tetap ada oposisi di parlemen, padahal kekuatannya tidak dominan, hanya 24,37 persen. Meski begitu, parlemen akan banyak berisik karena ketua parlemennya dari PDIP,” demikian Efriza.(*)
