JAKARTA— Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron menilai anggaran penyelanggaran Pemilu di Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu perlu ditinjau ulang. Pasalnya sarana penunjang bagi kedua lembaga pemilu tersebut masih belum memadai, lantaran mengalami keterbatasan anggaran.
“Kita bisa melihat bagaimana keterbatasan-keterbatasan anggarannya itu berimplikasi terhadap sarana kantor, sarana kerja, infrastruktur kantor dan lain sebagainya,” kata Herman saat ditemui di GOR Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, Sabtu (29/9) kemarin.
Seharusnya, KPU RI membuat skala prioritas realisasi program. Meski ada sejumlah terobosan yang sudah dilakukan KPU, semisal pengadaan E-Katalog yang terbukti berhasil mengefisiensi anggaran mencapai 60-70%.
Namun menurut Herman, pada bagian lain KPU masih terlihat kaku dalam sistem anggaran. Realisasi anggaran KPU, masih cukup besar untuk alokasi pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang berjumlah sekitar Rp500 Miliar dan itu berimplikasi pada keterbatasan operasional lainnya. “Ini mobil saja sudah rusak semua. Mobil nya KPU itu sudah rusak semua,” ujarnya.
Herman Khaeron menegaskan, upaya mewujudkan proses demokrasi dan pemilu yang bersih, adil, jujur dan berkualitas harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dan sarana penunjang yang memadai pula.
“Jadi saya kira ke depan memang harus dibicarakan politik anggaran terhadap KPU dan Bawaslu, sehingga sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu tentu juga bisa menghasilkan pemilu yang demokratis, adil, jujur dan berkualitas,” demikian Herman Khaeron.
(feb)
