RADARSUKABUMI.com – JAKARTA – Teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat cepat. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses beragam informasi dari berbagai belahan dunia dengan mudah.
Namun, di sisi lain penyebaran informasi yang demikian cepat dan mudah dapat menimbulkan efek negatif, apabila masyarakat tidak terlebih dahulu memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh.
Hal itu disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kris Wijoyo Soepandji dalam diskusi bertopik “Konflik Uyghur: Sebuah Upaya Meramu Titik Temu” yang diadakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, baru-baru ini.
Selain Kris, diskusi menghadirkan pembicara Ardhitya E. Yeremia Lailisang (pengajar hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), Fathan Asadudin Sembiring (Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok 2013-2015), serta Heru Susetyo (ahli hak azasi manusia Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
Kris mengingatkan agar masyarakat bersikap kritis dalam menyikapi informasi, sebab penyebaran informasi tidak terlepas dari kepentingan pihak pemberi informasi. Ia mencontohkan, pada tahun 2003 sebagian media massa menyebutkan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal.
Hal ini kemudian dijadikan alasan pembenaran bagi Amerika Serikat (AS) untuk menginvasi Irak dan menjatuhkan pemerintahan Saddam Hussein.
