DEPOK, RADARSUKABUMI.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sebanyak 55 persen orang Indonesia yang bekerja memiliki pendidikan tertinggi hanya setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Karena itu kata dia, pemerintah akan sangat fokus terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi.
Fokus pemerintah dalam bidang vokasi sampai 2024 adalah merevitalisasi tiga tingkatan lembaga vokasi. Yakni Politeknik untuk menyiapkan tenaga kerja high level thinking. Kemudian, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyiapkan tenaga kerja level operator. Serta Balai Latihan Kerja (BLK) yang ditujukan untuk memberikan pelatihan bagi angkatan kerja berpendidikan rendah. Re-skilling bagi tenaga kerja terdampak krisis ekonomi atau otomatisasi, dan up-skilling agar angkatan kerja mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Sejalan dengan fokus terhadap ketiga lembaga tersebut, untuk melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tak dapat dilakukan secara parsial. Tetapi harus komprehensif dari hulu sampai hilir.
“Sains memang tetap dibutuhkan, tapi vokasi tak kalah diperlukan, sebab kita ingin menjawab tantangan masa kini di mana ada persaingan dengan negara lain,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution di Depok, Senin (22/7).
Hal tersebut dimulai dengan mereformasi lembaga vokasi melalui penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Memperbanyak tenaga pengajar produktif melalui Training of Trainer (ToT). Hingga memperbaiki sistem sertifikasi serta meningkatkan kualitas akreditasi lembaga vokasi. “Oleh karena itu, kita membutuhkan satu kelembagaan sertifikasi dan akreditasi tingkat nasional,” jelas Menko Darmin.
Sehingga kata dia, kita bisa semakin mengembangkan vokasi. Standarnya akan bisa sama antara satu kota dengan lainnya. “Ini namanya basis scaleability yang menyatarakan kompetensi secara nasional,” ujar Menko Darmin.
Terkait dengan pendidikan tinggi vokasi, pemerintah mendorong peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi. Yakni dari 721 ribu mahasiswa pada 2019 menjadi sekitar 2,7 juta mahasiswa pada 2024. Upayanya dengan meningkatkan jumlah kapasitas perguruan tinggi vokasi non politeknik menjadi 572 ribu mahasiswa pada 2024.
Sedangkan, daya tampung politeknik juga akan terus ditingkatkan dari 365 ribu mahasiswa di tahun ini menjadi 731 ribu mahasiswa di 2024. Pemerintah juga akan mendorong penambahan jumlah program studi (prodi) sektor-sektor prioritas nasional dengan membangun 265 politeknik baru hingga 2024.
Di samping kuantitas, perguruan tinggi vokasi juga perlu didorong dari segi kualitas, agar semakin membaik dan mempunyai lulusan berdaya saing tinggi. Untuk itu, diperlukan revitalisasi dan terobosan pada pendidikan tinggi vokasi.
Terobosan tersebut dilakukan dengan menyusun kurikulum berbasis industri dengan pola 3-2-1, yaitu tiga semester teori di kampus, kemudian dua semester praktik di industri, dan satu semester praktik yang dapat dilanjutkan di industri ataupun kampus.
Selanjutnya, dosen produktif perlu ditingkatkan kapasitasnya melalui ToT, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk melibatkan dosen yang berasal dari industri (silver expert). Demikian halnya dengan sarana-prasarana di kampus juga perlu ditingkatkan supaya sesuai dengan yang ada di industri.
Selain itu, diberlakukan sistem pendidikan vokasi Multi Entry Multi Exit, yaitu mahasiswa bebas untuk masuk atau keluar saat mengikuti pendidikan vokasi untuk bekerja, dan diperkenankan masuk kembali pada tahun ajaran berikutnya untuk melanjutkan studi.
Strategi yang sangat penting berikutnya adalah mewajibkan perguruan tinggi vokasi memiliki mitra industri. Hal ini untuk memastikan terwujudnya link and match antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan pendidikan tinggi vokasi. Sebaliknya, pemerintah pun terus berupaya untuk mendorong industri terlibat dalam pengembangan vokasi.
“Supaya lebih banyak industri yang terlibat dalam pengembangan vokasi, pemerintah melakukan terobosan kebijakan. Yakni memberikan insentif pajak super deduction tertinggi sebesar 200 persen, yang telah diterbitkan pada bulan ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 2019,” bebernya.
Kemudian, PP ini akan disusun aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur mekanisme pemberian fasilitas insentif tersebut. Untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) memanfaatkan fasilitas super deduction, prosedur dilakukan secara online melalui OSS, dengan tujuan menghindari proses birokrasi yang panjang. Terdapat 487 kompetensi yang dapat diberikan fasilitas super deduction. Dari jumlah tersebut, ada 313 kompetensi yang menjadi prioritas pada politeknik dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma atau vokasi.
(dai)
