SUKABUMI – Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menggelar Focus Group Discussion (FGD). Membahas percepatan pelaksanaan program bantuan sarana prasarana madrasah tahun 2023. Program ini dilakukan dengan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Pelaksana tugas Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, M. Sidik Sisdiyanto, mengingatkan adanya surat edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia terkait pemilihan penyedia jasa konstruksi lewat E-Purchasing.
“Evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya, proses pemilihan penyedia (jasa konstruksi SBSN Madrasah) memakan waktu dan menyebabkan terlambatnya pekerjaan,” terangnya seperti dilansir https://www.kemenag.go.id/, Rabu (20/9).
Sidik berharap FGD dapat menemukan formula tepat, mengingat pelaksanaan proses lelang jasa konstruksi SBSN 2023 berlangsung lebih cepat.
“Pemilihan penyedia jasa konstruksi dalam E-Purchasing ini skemanya bagaimana?
Apa saja kelebihan dan kekurangannya?
Alur seperti apa yang perlu disiapkan? Dan apakah satuan kerja kita siap untuk melaksanakannya?” katanya lagi.
Acara yang diinisiasi Subdirektorat Sarana Prasarana Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah itu juga mengundang Staf Khusus Kementerian Agama RI, Muhammad Nuruzzaman. Ia berjanji akan melaporkan hasil FGD hari ini pada Menteri Agama dan segenap pihak terkait.
“Kami menyadari bahwa serapan E-Purchasing Kemenag termasuk rendah. Langkah ini harus dimaknai sebagai upaya dan komitmen mengakselerasi capaian positif kelembagaan,” jelasnya.
