Spanduk bertuliskan penerimaan siswa baru masih terpajang di dinding pagar SMP PGRI 2 Banjarmasin, hingga kemarin. Sama dengan tahun lalu, tahun ini tak ada siswa baru di sekolah yang beralamat di Jalan A Yani Kilometer 5 Banjarmasin itu.
“Kami masih menerima pendaftaran hingga saat ini. Karena ketika dibuka lalu, sampai saat ini tak ada yang mendaftar,” keluh Kepala SMP PGRI 2 Banjarmasin, Ilyas, dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Selasa (17/7).
Tak hanya mengeluh tak adanya siswa baru tahun ini, siswa kelas 3 pun hanya ada sebanyak lima orang. “Spanduk sudah dipasang di mana-mana, termasuk di jalan dan di depan sekolah. Namun, masih kosong yang mendaftar,” tukasnya.
Dia memprediksi, tak adanya siswa baru ini karena sistem zonasi penerimaan siswa baru yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan. Diakuinya, sekolah negeri yang terdekat dengan SMP PGRI 2 Banjarmasin masih menjadi primadona calon siswa baru di sekitar sekolah.
Sistem zonasi pada penerimaan siswa baru tahun ini menurutnya sudah bagus. Namun, sistem yang diterapkan menurutnya tak berjalan yang diinginkan. Imbasnya sekolah swasta pun tak menjadi pilihan.
“Mau bagaimana lagi, kami masih menunggu petunjuk pihak yayasan,” ujarnya.
Tak hanya di jenjang SMP, sekolah swasta di jenjang SMA pun mengalami penurunan jumlah siswa yang drastis. Salah satunya di SMA Korpri Banjarmasin.
Tahun ini, siswa baru yang ada hanya sejumlah 32 orang. Jumlah itu sangat tak sebanding dengan jumlah yang lulus, yakni sebanyak 132 siswa. “Sebanyak 100 siswa hilang,” keluh Kepala Sekolah SMA Korpri Banjarmasin, Ridwan.
Mengharapkan adanya tambahan siswa baru, pihaknya hingga saat ini masih membuka pendaftaran. “Kelas kami banyak kosong dan tak terpakai. Dari 15 kelas, hanya 9 yang terpakai untuk kegiatan belajar dan mengajar,” terangnya.
Dia menuding hal ini karena sekolah negeri menambah jumlah siswa di setiap rombongan belajar. Sesuai aturan, setiap rombongan belajar, hanya diisi maksimal 36 siswa. Namun, ada beberapa sekolah negeri yang melebihi jumlah itu. Praktis, jatah untuk sekolah swasta pun tak kebagian.
“Ke mana lagi kami harus mengadu. Padahal sebelumnya bersama Ombudsman disepakati setiap rombongan belajar maksimal 34 orang siswa, tapi masih ada yang melebihi,” sebutnya.
Dibandingkan tahun lalu, siswa baru di SMA Korpri jauh menurun. Ketika itu, ada sebanyak 96 siswa baru yang diterima. Jika berhitung pendapatan, SMA Korpri Banjarmasin sebut Ridwan kehilangan sekitar Rp 180 juta. “Itu uang dari SPP para siswa. Uang itu pun untuk membayar tenaga honorer,” tukasnya.
Jumlah tenaga honorer di SMA Korpri sendiri sebutnya ada sebanyak 30 orang. Semua tenaga honorer tersebut diupah dari dana SPP siswa yang ada di sekolah.
“Sekolah negeri terus mengejar dan menambah siswa, disinyalir untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang didapat dari pemerintah pusat,” tudingnya.
Selain kehilangan siswa, pihaknya juga kehilangan guru ASN yang dipindahkan ke sekolah negeri. Sehingga saat ini hanya mengandalkan tenaga honorer untuk mengajar. “Selain mengambil siswa, guru pun mereka (sekolah negeri) ambil alih,” ujarnya.
(jpg/ce1/est/JPC)
