“Kalau misalnya kita bikin festival, bikin kegiatan, kalau dengan adminsitrasi yang ada sekarang terasa terhambat. Sehingga perlu ada sesuatu mekanisme yang jauh lebih fleksibel,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, dalam skema yang ada saat ini, even ataupun festival di buat oleh pemerintah. Di situ, budayawan dan seniman bisa masuk dalam kerangka kegiatan yang dibuat pemerintah. Namun dengan dana abadi kebudayaan, skemanya dibalik. “Orang yang bikin festival, karena sejatinya kegiatan kebudayaan yang menjalankan masyakarat. Peran pemerintah sebagai fasilitator akan jauh lebih kuat,” imbuhnya.
Terkait lembaga pengelola keuangannya, dia belum bisa memastikan apakah akan di bawah pengelolaannya atau tidak. Namun Hilmar memperkirakan akan dibuat seperti Badan Layanan Umum (BLU) seperti LPDP. Dengan skema BLU, pengelolaannya bisa di luar birokrasi.
“Karena pasti memerlukan banyak tenaga seperti curator, menilai mana proposal yang tepat yang masuk, didukung atau tidak, mendiskusikan kebijakan secara umum,” tuturnya.
Terkait kesenian apa saja yang bisa dibiayai, dia menilai bisa sangat luas. Bukan hanya project kesenian, tapi juga bisa menyasar ke pengambangan pengetahuan tradisional. “Platformnya sangat luas. Kita perlu keterlibatan para ahli. Dari birokrasi memberikan platformnya, para ahli yang kemudian merumuskan,” pungkasnya.
(far)
