RADARSUKABUMI.com – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (11/12) melakukan rapat koordinasi nasional (Rakornas) pendidikan antikorupsi. Dalam rapat tersebut sekaligus melakukan penandatanganan komitmen antara KPK dengan Kemendagri, Kemendikbud, dan Kemenristekdikti. Dengan adanya komitmen tersebut diharapkan ada penanaman antikorupsi sejak dini sebagai langkah prefentif.
Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan bahwa KPK sebetulnya sudah lama memulai pendidikan antikorupsi. Bersama para pendidik mereka membuat bahan ajar, melakukan latihan guru dan dosen, serta sosialisasi kepada komunitas mengenai korupsi. ”Gerakan di grassroot penting, gerakan disetiap institusi penting, tapi kebijakan yang sifatnya top down kebijakan mengaharuskan itu harus ada,” ujarnya.
Tidak ada aturan dari pusat membuat gerakan pendidikan antikorupsi tidak dilakukan secara massif. Agus mencatat hanya ada beberapa institusi saja yang berkomitmen. Dia menyebut Institut Teknologi Bandung dan Kampus Bina Nusantara yang sudah berani berkomitmen. Di ITB, dosennya sudah memiliki komunitas yang mengajarkan pendidikan antikorupsi.
Setiap mahasiswa yang ketahuan menyontek akan diskorsing. ”Di Binus malah ada komitmen kalau ketahuan mencontek akan dikeluarkan. Mereka juga komitmen kalau ada alumni yang korupsi, maka ijasah akan ditarik,” ujar Agus.
Agus meyakinkan bahwa gerakan yang dilakukan KPK juga dilakukan oleh negara lain. Dia mencontohkan Singapura yang lembaga pemberantasan korupsinya juga menangani kasus di dalam lingkungan pendidikan. Misalnya saja pernah ada dosen yang menyukai mahasiswinya. Lalu dia memberikan nilai A. Akhirnya si dosen diperiksa oleh lembaga pemberantasan korupsi setempat.
nisiasi untuk turut serta berperan aktif mencegah dan memberantas korupsi telah diupayakan di lingkungan Kementerian Ristekdikti. Menristekdikti Mohamad Nasir menyebutkan pihaknya selalu meminta pendampingan dalam mengelola keuangan negara.
