JAKARTA — Kebijakan utang pemerintahan Jokowi kembali dipertanyakan publik. Sebab, nilainya yang kini sudah menggelembung hingga hampir menyentuh angka Rp 7.000 triliun tidak nampak mensejahterakan rakyat.
Fakta tersebut diungkap mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, dalam wawancaranya bersama Hersubeno Arief, melalui siaran kanal Youtubenya, Minggu (3/10).
Said Didu mengatakan, utang Publik sekarang yang terdiri dari utang BUMN ditambah utang pemerintah dan utang BI sudah mendekati sekitar Rp 13.000 triliun, atau sekitar 80 persen dari PDB Indonesia yang diperkirakan sekitar Rp 18,000 triliun.
Namun khusus utang pemerintah, Said Didu mencatat sampai sekarang sudah mendekati Rp 6.700 triliun, dan diperkirakan akhir tahun ini menjadi Rp 7.000 triliun. Menurutnya, angka tersebut sudah bertambah sekitar Rp 4.00- triliun dari nilai utang yang tercatat pada 2014 silam yang sebesar Rp 2.700 triliun.
“Perkiraan saya, dengan tambahan utang Rp 4.000 triliun itu akan menciptakan pendapatan rakyat, pendapatan negara dari kegiatan indutri, jasa, sehingga negara bisa mendapat peningkatan,” ujar Said Didu dikutip Senin subuh (4/10).
Akan tetapi nyatanya, justru Said Didu melihat pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait perpajakan yang justru membuat dompet rayat semakin kempis. Karena, DPR RI telah menyepakati kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) secara bertahap hingga 2025, yang dimulai tahun 2022 menjadi 11 persen.
Dari situ, Said Didu menilai pemerintah telah kehabisan cara mencari solusi menyiasati pembayaran utang yang sudah menggelembung. Yakni, dengan membebankan rakyat lewat pembayaran pajak.
