Kemudian, disepakati bahwa penjadwalan rapat paripurna tentang persetujuan usulan pemberhentian dan pengangkatan calon wakil ketua DPRD Jabar dari Fraksi Partai Golkar sisa masa jabatan 2019-2024 akan dilaksanakan setelah pimpinan DPRD Jabar menerima surat dari DPD Golkar Jabar yang dilampirkan surat dari DPP Partai Golkar.
Dan, pada 27 Juli 2021 Pimpinan DPRD Jabar menerima surat dari DPD Partai Golkar No.B-65/Golkar/VII/2021 perihal pergantian pimpinan DPRD dari Fraksi Partai Golkar. Surat tersebut juga diperkuat dengan surat dari DPP Partai Golkar No.B-625/Golkar/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 prihal persetujuan pergantian antar waktu (PAW) pimpinan DPRD Jabar sisa masa jabatan 2019-2024.
BACA JUGA : Terus dan Terus! PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 23 Agustus, Luhut : Atas Petunjuk Presiden
BACA JUGA : Ratusan Ribu Rakyat Meninggal, PKS: Kenapa Presiden Jokowi Tidak Minta Maaf!
Berdasarkan peraturan DPRD No 1/2019 tentang Tata Tertib Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 31 ayat 2, dinyatakan bahwa persetujuan usulan pemberhentian dan pengangkatan calon Wakil Ketua DPRD Jabar ditetapkan dengan keputusan DPRD.
“Keputusan DPRD tentang usul pemberhentian dan pengangkatan calon Wakil Ketua DPRD Jabar disampaikan kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Untuk itu kami akan menyampaikan surat pengantar kepada Gubernur perihal penyampaian keputusan DPRD,” pungkasnya.
