DPR RI Minta MyPertamina Dihentikan

Ilustrasi penggunaan aplikasi MyPertamina
Ilustrasi penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi yang mulai ujicoba pada 1 Juli 2002 di sejumlah wilayah. (Dok JawaPos.com)

JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pertamina menghentikan uji coba kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor pengguna BBM bersubsidi, dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Dia menyebut, langkah korporasi tersebut belum tepat waktu, ribet dan hanya membuat heboh masyarakat.

Salah satu penyebabnya adalah sosialisasinya yang kurang tepat. Masyarakat menganggap bahwa setiap pembelian BBM bersubsidi, harus mendaftar dan menggunakan aplikasi tersebut. Padahal maksudnya tidak seperti itu.

Bacaan Lainnya

“Harusnya Pertamina cukup dengan menggunakan diksi sederhana seperti pendataan kendaraan bermotor. Bukan dengan kalimat yang serem-serem seperti pendaftaran kendaraan bermotor bagi pengguna BBM bersubsidi,” kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (8/7).

Menurut Mulyanto, faktanya memang Pertamina tidak sedang melakukan pendaftaran untuk menseleksi mana dari kendaraan bermotor tersebut yang boleh menggunakan BBM bersubsidi dan mana yang tidak boleh.

Menurutnya, Pertamina hanya melakukan pendataan kendaraan bermotor untuk kemudian diberi QR code. Kelak, QR code tersebut akan digunakan sebagai input data dalam pembatasan BBM bersubsidi.

“Jadi Pertamina sekedar melaksanakan pendataan kendaraan bermotor. Bukan tengah melakukan seleksi mana kendaraan bermotor yang berhak mendapat BBM bersubsidi dan mana yang tidak berhak. Sebab, kriteria kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi tersebut belum ditetapkan oleh pemerintah. Masih sedang digodok,” tandas Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

Ini sekedar langkah persiapan untuk mempercepat implementasi program pembatasan BBM bersubsidi bila kelak diputuskan Pemerintah. Karenanya, aksi korporasi ini lebih bersifat sukarela (voluntary) ketimbang kewajiban (mandatory) bagi pengguna BBM bersubsidi.

Pos terkait