Modusnya kata Boyamin, yakni perusahaan ATN tidak memiliki izin tambang, akan tetapi menggunakan izin perusahaan lain yang sudah pailit. Bahkan, izin tersebut dibuat tanggal mundur.
“Karena perusahaan yang dipakai untuk menambang itu sudah belakangan. Ini izin 2011, 2014 pailit, nah tahun 2017 baru berdiri perusahaan ini. Masa seakan-akan dapat izin tahun 2011,” terang Boyamin.
Selanjutnya yang kedua, tambang tersebut dilakukan di hutan, tanpa adanya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Lalu yang ketiga, terkait dengan dokumen terbang, yakni seakan-akan penambangan tersebut memperoleh izin, seolah-olah menjadikan legal tambang-tambang yang ilegal.
“Coba KPK berprestasi membongkar dana-dana ilegal yang dipakai untuk kampanye untuk melindungi bisnis tersebut. Karena pemilu-pemilu sebelumnya juga ada isu ini, bahwa ada penggunaan dana kampanye dari kegiatan ilegal, tapi itu selalu lagu yang diputar ulang yang tidak ada tindaklanjutnya. Maka saya ‘memaksa’ KPK biar bekerja untuk dana ini dengan data yang lebih komplit,” pungkas Boyamin.(*)
