KOTA SUKABUMI

Dinsos Kota Sukabumi Perkuat Kolaborasi dengan Jabar untuk Kelompok Rentan

×

Dinsos Kota Sukabumi Perkuat Kolaborasi dengan Jabar untuk Kelompok Rentan

Sebarkan artikel ini
Kunjungan kerja Panti Wanita Tuna Sosial (PWTS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Nagrak ke Kantor Dinas Sosial Kota Sukabumi.

SUKABUMI – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial. Langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Panti Wanita Tuna Sosial (PWTS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Nagrak ke Kantor Dinsos Kota Sukabumi.

Kunjungan yang dikemas dalam agenda koordinasi dan silaturahmi itu menjadi momentum mempererat kolaborasi antarinstansi, khususnya dalam penanganan berbagai persoalan sosial yang melibatkan kelompok rentan di Kota Sukabumi.

Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, menegaskan sinergi antara pemerintah kota dan provinsi menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem pelayanan sosial. Menurutnya, berbagai persoalan sosial membutuhkan penanganan terintegrasi sehingga koordinasi lintas lembaga harus terus ditingkatkan.

“Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat semakin solid sehingga penanganan permasalahan sosial dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan menyeluruh,” ujar Asep.

Ia menjelaskan, Dinsos Provinsi Jawa Barat memiliki berbagai fasilitas rehabilitasi sosial dan unit pelayanan yang dapat menjadi rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus. Keberadaan layanan tersebut dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan kepada kelompok rentan, mulai dari perempuan yang membutuhkan perlindungan, penyandang disabilitas, lanjut usia, hingga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Menurut Asep, kolaborasi yang terbangun tidak hanya sebatas koordinasi administratif, tetapi juga mencakup pertukaran informasi, penguatan jejaring pelayanan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.