Sekda Kota Sukabumi Tegaskan Tidak Ada Potongan Tukin

CIKOLE– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Dida Sembada angkat bicara mengenai polemik pemotongan insentif berupa Tunjangan Kinerja (Tukin), oleh Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap guru Aparatur Sipil Negara (ASN) bersertifikasi.

Dia mengaku, Pemda sama sekali tidak melakukan pemotongan Tukin guru ASN. Bahkan, Walikota juga sudah mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh perwakilan guru, melalui Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

“Jadi tidak ada potongan tukin ingat yah. Guru itu adalah bagian dari ASN, dan juuga sudah dijelaskan oleh pak wali kota, ke seluruh perwakilan guru yaitu PGRI. Disana juga ada tanya jawab, bahkan guru-guru tersebut juga ada di situ,” ujar Dida, kepada Radar Sukabumi Kamis (25/5).

Guru itu, kata dia, merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan induknya PGRI. Maka dari itu, ada aturan-aturannya juga terkait dengan menyampaikan pendapat. Menurut dia, persoalan polemik ini ada pada internal, kalau pun memang ada pemotongan, itu sudah masuk tindak pidana korupsi.

“Saya pertegas sekali lagi, tidak ada pemotongan Tukin. Kalau pun ada pemotongan mah itu sudah korupsi. Jadi ingat, tidak ada pemotongan,” tegas Dida.

Menurut Dida, adapun yang saat ini terjadi bukan pemotongan Tukin, melainkan penyesuaian aturan dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah. Selain itu, yang disesuaikan bukan hanya guru saja, PNS di lingkungan Pemkot Sukabumi juga mengalami hal yang sama.

“Tentunya, yang disesuaikan itu bukan hanya guru, PNS juga disesuaikan, dilihat nanti beban kerjanya. Jadi jangan kemudian kenapa hanya guru, PNS yang lain juga ada penyesuaian terkait dengan Tukin ini,” tamba dia.

Penyesuaian Tukin ini, sudah disesuaikan dengan hasil penghitungan yang sudah dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah.

“Hal ini supaya lurus nih, PNS juga semua ada penyesuaian, dan hasilnya sudah dilaporkan ke Mendagri. Kita juga defisit anggaran, karena kemampuan kita ini pasca Covid-19 itu belum normal. Jadi bukan hanya guru, dan ini sudah pak walikota jelaskan dua kali ke PGRI,” pungkasnya. (Iki/t)