PEMKOT SUKABUMI – Kota Sukabumi alami inflasi di bulan Januari sebesar 0,42 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,17.
“Di bulan Januari 2020 ini, Kota Sukabumi alami inflasi sebesar 0,42 persen. Sedangkan di bulan Desember 2019 inflasinya berada di 0,33 persen,”ujar asisten daerah (Asda) II Pemkot Sukabumi Cecep Mansur, Jumat (7/2).
Cecep menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi, dari 11 kelompok pengeluaran, empat kelompok memberikan andil inflasi.
Yaitu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,39 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen, dan kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen.
“Menurut data dari BPS, ada empat kelompok yang menyumbang inflasi di bulan Januari, “tutur Cecep yang juga menjabat sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Sukabumi.
Untuk kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok transportasi sebesar 0,47 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainya sebesar 0,06 persen.
” Sementara itu untuk kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran tidak alami perubahan indeks harga, “terang dia.
Cecep juga mengungkapkan, perkembangan berbagai komoditas pada Januari 2020 secara umum menunjukan adanya kenaikan harga. Terutama, cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit.
” Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi, cabai rawit merah yang saat ini sudah tembus di Rp.90 ribu per kilogramnya, termasuk sebagain cabai- cabai lainya juga alami naik harga,” jelasnya.
Namun yang pasti kata Cecep, pihaknya akan terus melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan, dan melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerah.
“Termasuk diantaranya, menganalisis stabilitas permasalahan perekonomian daerah, yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkaun barang dan jasa,”pungkasnya. (bal)
