LEMBURSITU – Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menghimbau pemerintah daerah Kota maupun Kabupaten Sukabumi untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktifitas pabrik atau industri yang berkembang di setiap wailayahnya.
Tindakan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak dikehendaki seperti persitiwa kebakaran pabrik mercon di Kosambi, Banten, belum lama ini.
Selain pengawasan, pemerintah daerah juga harus memperketat pemberian izin operasional kepada para pelaku usaha yang telah atau akan membuka pabrik.
Upaya memperketat penerbitan izin tersebut bukan dalam hal sistem pengurusannya, tetapi lebih pada kajian peruntukan pabrik, penggunaan alat hingga perekrutan tenaga kerja.
“Saya berharap kejadian kebakaran pabrik mercon itu menjadi pelajar bagi kita semua, terutama para kepala daerah agar lebih memperhatikan pelaksanaan pengawasan di sektor industri.
Jangan sampai kecolongan, aktifitas yang yang dilakukan setiap pabrik harus sepengetahuan pemda,” ujar Ribka Tjiptaning kepada Radar Sukabumi, Rabu (1/11).
Mantan Ketua Komisi IX DPR Ri priode lalu ini mengungkapkan pada kasus kebakaran pabrik mercon, banyak ditemukan pelanggaran. Seperti diantaranya pelanggaran K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan pelanggaran Undang-Undang Tenaga Kerja yang melarang memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur.
“Anak dibawah umur jangan dimanfaatkan untuk bekerja. Pemda harus memastikan hal itu tidak terjadi pada pabrik-pabrik di Sukabumi. Jika ditemukan, pemda harus segera menggiringnya untuk diberikan layanan pendidikan. Intinya pengawasan itu sangat penting dilakukan,” tegas Ribka.
Persoalan ini terjadi karena lemahnya pengawasan pemerintah. Seharusnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) juga lebih care untuk menyelesaikan kasus ini yang telah menyebabkan sekitar 51 buruh meninggal karena kebaran pabrik itu.
“Saya mendesak pemerintah daerah Banten agar mencabut izin perusahaan kembang api atau mercon tersebut. Disamping itu saya sudah mengusulkan agar Komisi IX DPR RI untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja),” pungkasnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Sukabumi ini juga mengaku sangat menyayangkan atas sikap Menteri Tenaga Kerja ketidakhadiran Hanif Dhakiri yang tidak hadir dalam Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI yang membahas masalah kebakaran pabrik mercon.
Pernyataan itu sempat disampaikan Ribka dalam rapat tersebut yang digelar baru-baru ini di Komplek Gedung Parlemen.
Disebutkannya beberapa kali Menakertrans berhalangan hadir bila dipanggil parlemen. Padahal, yang dibahas persoalan nasib rakyat. “Jangan hanya rajin datang kalau membahas anggaran saja.
Kami semua hadir dalam rapat ini, pada sedang menjalankan reses di masing-masing dapilnya. Tapi pak Menteri malah lebih memilih bertemu dengan para Dubes,” kecam Ribka Tjiptaning. (ton)
