CIKOLE – Himpunan Transportasi Online Bersatu (HTOB) Sukabumi meminta pemerintah untuk membatasi rekrutmen supir angkutan online. Pasalnya, selama ini karena tidak adanya aturan yang ketat sehingga penambahan sopir tidak terkontrol.
Nonong, anggota HTOB Sukabumi mengungkapkan, penambahan driver angkutan online di Sukabumi berdampak pada sepinya orderan. Maka dari itu, pihaknya meminta pemerintah selaku operator angkutan sewa khusus (ASK) untuk segera mengatur rekrutmen tersebut.
“Saat ini rekrutmen terus dilakukan, terutama di Sukabumi. Pastinya, hal itu berdampak pada jumlah pesanan. Kami minta, agar pemerintah dapat membuat regulasi atau mengatur ini,” jelasnya, kemarin (6/2).
Walaupun persoalan itu tidak melanggar aturan, lanjut Nonong, namun pihak aplikator yang terus membuka lowongan driver sehingga jumlahnya bertambah dengan cukup signifikan. hal itulah, yang tetunya cukup berdampak pada pesanan yang semakin hari terus berkurang.
“Memang tidak melanggar aturan, karena belum ada aturannya. Tapi, kalau terus dibiarkan seperti ini tanpa kontrol dari pemerintah jumlahnya akan terus bertambah semakin banyak,” keluhnya.
HTOB juga mengajak pemerintah, pihak aplikator, dan para supir ASK untuk duduk bersama membahas permasalahan ini, dengan harapan lahirnya sebuah aturan tentang rekrutmen sopir ini.
“Secara teori tidak mungkin dilakukan rekrutmen terus-menerus untuk para supir angkutan online karena bagaimanapun harus ada pembatasan berdasarakan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Jika aturan tesebut dibuat, pihaknya pun bersiap menaati seluruh aturan yang buat. Seperti halnya regulasi baru tentang uji KIR yang dikeluarkan pemerintah.
“Tentunya, kami sepakat untuk mengikutui aturan yang dibuat pemerintah. Maka dari itu, aturan tersebut harus segera dibahas bersama,” pungkasnya. (upi/t)
