RADARSUKABUMI.com – DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS mengapresiasi keberhasilan Kota Sukabumi yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang enam kali berturut-turut. Di mana opini tersebut merupakan tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan.
“Ini menandakan sebagai terwujudnya hubungan yang sinergis antara pemerintahan daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai legislatif,” ujar Ketua Fraksi PKS, Lukmansyah dalam sambutan yang pandangan Fraksi yang dibacakan oleh Bayu Dini, belum lama ini.
Fraksi PKS menghaturkan terima kasih kepada WaliKota Sukabumi yang telah menyampaikan Penjelasan terhadap raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.
Penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari rangkaian kewajiban siklus pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada peraturan pemerintah no.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Lanjutnya, Di mana raperda tersebut disampaikan paling lambat 6 bulan setelah anggaran berakhir dan telah di audit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK).
Secara umum dari fraksi PKS menerima dengan baik pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019.
“Kami juga optimis terhadap kepemimpinan bapak walikota dan wakil walikota melalui sinergitas dengan pimpinan dan anggota dprd, tahun depan kota sukabumi meraih WTP kembali,” ungkapnya.
Selain itu Fraksi PKS pun memberikan apresiasi kepada Gugus tugas penanganan Covid-19 di Kota Sukabumi dan Forkopimda atas kinerjanya yang telah membawa Kota Sukabumi menjadi satu-satunya di Jabar yang masuk ke Zona Hijau.
Akan tetapi Zona hijau bukan berarti sudah terbebas dari ancaman COvid-19, Justru dengan status zona hijau, harus lebih memperketat protokol kesehatan di semua lini.
” Karena mempertahankan itu akan lebih sulit daripada mencapainya. Dan kami fraksi pks beserta rekan-rekan anggota dprd lainnya, tak bosan-bosan mengajak seluruh warga masyarakat agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. (bal)
