SUKABUMI – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi di Kabupaten Sukabumi, kerap menuai protes dari masyarakat. Ini terjadi, karena dalam pelaksanaannya PPDB dianggap tidak efektif hingga menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Persoalan ini, diantaranya dugaan banyaknya pungli, saling titip calon siswa hingga perpindahan Katu Keluarga (KK) dadakan yang dianggap sebagai upaya mengakali sistem zonasi tersebut.
Ketua PGRI Kabupaten Sukabumi, Tubagus Wahid Ansor kepada Radar Sukabumi mengatakan, dirinya mengkalim bahwa di wilayah Kabupaten Sukabumi, tidak terlalu banyak ditemukan masalah PPDB, jika dibandingkan dengan wilayah umumnya di Jawa Barat.
“Memang banyak aduan kepada PGRI itu, soal PPDB. Jadi, yang bermasalah terutama yang berkaitan dengan zonasi itu, terutama di tingkat SLTA. Nah, kalau tingkat SD dan SMP tidak terlalu masalah yang mengadu kepada kami. Seperti ada beberapa warga atau siswa yang rumahnya dekat dengan sekokah negeri, tapi tidak diterima,” kata Tubagus kepada Radar Sukabumi pada Kamis (20/07).
Mantan Sekdis Pendidikan Kabupaten Sukabumi ini, menilai akar permasalahan pada masa PPDB di wilayah Kabupaten Sukabumi ini, karena adanya sistem zonasi yang dianggap tidak efektif. Sehingga, banyak masyarakat yang bukan penduduk dekat dengan sekplah. Namun, mereka mengakali dengan surat pindah.
“Justru itu lah yang jadi akar permasalahannya, hari ini banyak masyarakat yang bukan penduduk dekat dengan sekolah, tetapi diakali dengan surat pindah itu,” tandasnya.
Untuk itu, PGRI Kabupaten Sukabumi sangat menyesali hal tersebut. Kenapa hal tersebut bisa terjadi. Padahal, dalam aturannya sudah jelas, masyarakat pindahan itu bisa masuk ke sekolah terdekat, jika mereka sudah menetap selama 1 tahun dari waktu mereka melakukan pemindahan administrasi kependudukan (Adminduk).
“Namun, faktanya di lapangan memang ada beberapa yang belum satu tahun, makanya kami kalau masalah zonasi itu, kalau bisa ditinjau ulang karena banyak yang dirugikan masyarakat yang ada di sekitar-sekolah yang tidak diterima,” bebernya.
Masih kata Tubagus, sistem PPDB saat ini yang dirugikan selain masyarakat secara umum, juga pihak sekolah swasta pun sama merasakan dampaknya.
Sehingga, tidak heran jika banyak sekolah swasta, khususnya SLTA di wilayah Kabupaten Sukabumi yang kekurangan siswa atau kosong. “Jadi, yang dirugikan memang banyak sekolah swasta yang kosong atau kekurangan murid,” timpalnya.
