Pengumuman PPDB 2024 Tahap 1 di Jabar, Pj Gubernur: Data Tak Wajar Akan Digugurkan

Pj Gubernur Jabar
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin (tengah) saat memberikan pengarahan. (foto: Ist/ Disdik Jabar)

BANDUNG – Penerimaan Peserta Didika Baru (PPDB) tahun 2024 tahap 1 telah usai dan prosesnya dinilai berjalan lancar. Bahkan, pada hari, Rabu 19 Juni 2024, dilaksanakan pengumuman PPDB, SMA, SMK dan SLB di Jabar.

Meskipun begitu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin, dengan tegas menyatakan akan menggugurkan calon peserta didik (CPD) apabila ditemukan data yang tidak wajar atau pemalsuan data.

Bacaan Lainnya

“Kita akan menggugurkan bila ditemukan data yang tidak wajar,” ucap Bey, dikutip laman Disdik Jabar, Rabu (19/6/2024).

Hal itu disampaikan Bey, didampingi Plh. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, M Ade Afriandi saat memberikan pengarahan di SMAN 3 Kota Bandung, pada Rabu (19/6/2024).

“Kami tidak ragu dan beberapa sekolah juga berani membatalkan. Jadi, kemungkinan akan ada yang tidak diterima karena itu (data tak wajar),” terangnya.

Jika kemudian, ada yang protes, kata Bey, sampaikan saja alasannya bahwa domisili dan Kartu Keluarga (KK) tidak wajar. “Saya berikan penguatan, pertama harus sesuai aturan. Kedua, jangan takut kalau ada ancaman apa pun,” tegasnya.

“Kalau nanti ada ancaman setelah pengumuman, beri tahu kami,” ucap, Bey, menambahkan.

Karena itu, Bey menginginkan bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini menjadi yang terbaik, harus sesuai aturan. “Mereka harus bekerja sesuai aturan. Kalau di SDM-nya sudah ada kecurangan, bagaimana kita mengharapkan SDM yang baik. Jika dari awal kita ajari kecurangan, seterusnya akan terus me-ngakali,” tuturnya.

Dengan zonasi ini, tambahnya, minimal ada integritas dan kejujuran yang dibina dengan sistem yang tidak bisa titip-titipan. “Walaupun KK-nya dekat, mereka tetap verifikasi ke lapangan. Makanya, perlu pleno untuk memastikan hasil verifikasi ke lapangan terakhir,” ungkapnya.

Sementara itu, Ade Afriandi, juga mengimbau kepada seluruh orang tua siswa, agar tidak lagi membuat hal seperti itu, seperti KK tidak wajar.  “Untuk yang seperti ini, dipastikan dianulir karena Per-Gub mengamanatkan domisili yang sebenarnya dari calon peserta didik,” tegasnya.

Domisili, lanjutnya, berkaitan dengan jarak dan pastinya dilakukan pendalaman. Kalau memang dekat dan benar sesuai domisili, tidak masalah. “Bukan berarti jarak 100 meter seolah bermasalah, belum tentu,” imbunya.

“Apabila ditemukan domisili dari calon peserta didik, termasuk orang tua/wali yang perlu didalami, kami sampaikan kepada seluruh satuan pendidikan untuk melakukan pendalaman agar kita memastikan yang berhak mendapatkan,” tuturnya menambahkan. (Ron/Rry)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *