BANDUNG— Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan akan mengubah konsep manual dengan lebih melek teknologi. Hak itu dilakukan karena zaman semakin mengandalkan teknologi untuk semakin bisa bersaing secara global. Begitupun dengan sistem pemerintahan di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, selama lima tahun ke depan Pemprov Jabar akan melakukan perubahan pola pikir. Yakni salah satunya Aparatur Sipil Negara (ASN) akan lebih ramping, namun pelayanan tetap terjaga.
“Pelayanan masyarakat akan lebih dilayani di rumah masing-masing, sehingga dengan konsep seperti ini pelayanan akan lancar dan warga tidak harus mendatangi kantor-kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Rabu (24/10).
Kedua, Mantan Wali Kota Bandung yang akrab disapa Kang Emil ini akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) reformasi birokrasi. Sehingga tidak hanya (Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jabar tapi juga di 27 Kabupaten Kota di Jabar.
“Juga akan mengalami hal yang sama dan ujung akhirnya adalah kualitas pelayanan di Pemprov harus setara dengan kualitas pelayanan di sektor swasta. Kalau swasta sudah canggih, kami juga harus canggih,” jelasnya.
Terkait isi Pergub yakni tentang SOP baru yang wajib ada dan ditetapkan di semua daerah, seperti dengan e-budgeting. Pada intinya konsep pelayanan atau birokrasi di semua daerah mulai menggunakan sistem online untuk memudahkan masyarakat.
“Nanti kualitasnya dilihat dari semakin sedikit warga Jawa Barat yang mendekati kantor pemerintah tapi pelayanan beres itu yang menjadi satu ukuran penilaian,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, pada masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terdahulu, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar sudah ada sistem pelayanan secara online salah satunya e-samsat. Namun gagasan tersebut akan diperluas ke seluruh daerah dan semua pelayanan publik di Jawa Barat. Dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi.
(net)
