“Jika dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, bisa menghemat biaya dan waktu, PAD-nya pun bisa kembali ke Pemda Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Untuk pelaksanaan bimtek sendiri, kata di, bisa dilakukan melalui asosiasi mereka sendiri yaitu APDESI. Sehingga bisa menekan biaya Bimtek.
“Dengan biaya jauh lebih murah karena pertimbangan diatas,” paparnya.
Atiek pun mengatakan, pembinaan sudah menjadi kewajiban dari institusi Inspektorat, kejaksaan, POLRI atau BPK.
Sehingga, kata dia para kades harusnya sudah mendapatkan pembinaan tentang kegiatan samisade, dana desa dan lainnya. “Jadi seharusnya sudah diberikan arahan atau warning jangan sampai ada penyelewengan anggaran atau sampai ada temuan,” tuturnya.
Perihal berita tentang rencana bimtek ini sudah viral, kata dia, pemda harus turun tangan menyelesaikan hal tersebut. “jangan sampai masalah baru bermunculan,” tukasnya. (all)
