BOGOR – Kesenjangan penghasilan tenaga kesehatan atau nakes Kota Bogor dengan pegawai negeri sipil atau PNS di instansi lain, seperti dinas, badan, kantor, kecamatan, dan kelurahan.
Banyak PNS nakes Kota Bogor pindah karena ingin mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), seperti yang diterima pegawai di instansi lain.
Beberapa nakes yang tekah pindah ke instansi lain mendapat promosi sebagai pejabat eselon IV di kelurahan dan kecamatan. Dengan jabatan baru tersebut, nakes mendapatkan basic TPP sekitar Rp11-12 juta sebulan. Jika ditambah dengan gaji pokok untuk golongan IV yang rata-rata Rp4 juta sebulan, maka take home pay nakes tersebut mencapai Rp16 juta per bulan.
Isu jual beli jabatan pun mewarnai migrasi nakes ke instansi lain yang mendapatkan promosi jabatan. Mereka disebut-sebut dibekingi oknum pejabat. Hanya nakes yang punya beking kuat yang bisa pindah.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor memegang kendali rotasi nakes. Bahkan, Badan Kepegawaianan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pun tak berdaya. “Dari sekian banyak SKPD, Dinkes ini paling ketat. Punya aturan sendiri soal rotasi. Padahal kan rotasi dan mutasi harusnya diatur oleh BKPSDM,” ucap salah satu pejabat yang tidak mau disebutkan namanya.
“Dulu ada pegawai yang dipindahkan oleh BKPSDM ke instansi lain, tapi tidak mendapat izin dari Dinkes, akhirnya batal pindah,” tambahnya.
Kabarnya, nakes yang ingin pindah ke instansi lain harus mengajukan permohonan ke Dinkes dan diketahui oleh kepala puskesmas. Namun beberapa nakes yang punya beking kuat, tidak melewati proses itu.
Di sisi lain, beberapa dokter yang telah memenuhi syarat untuk promosi jabatan justru dikucilkan karena tidak disukai oleh pejabat di Dinkes. Padahal, kualifikasi pendidikan dokter tersebut sudah magister (S2). Pangkat dan golongannya pun sudah lebih tinggi dari kepala puskesmas.
“Begitulah di Dinkes. Ada like dan dislike. Seharusnya profesional saja. Yang kerjanya bagus, pangkat dan golongannya tinggi, kasih promosi dong,” ucap sumber sumber pojoksatu.id.
Isu jual beli jabatan pun mencuat. Beberapa nakes dikabarkan membayar hingga puluhan juta kepada pejabat di Dinkes dan BKPSDM Kota Bogor. “Yang pindah dan dapat jabatan itu dibekingi pejabat. Mana bisa pindah kalau tidak ada pejabat di belakangnya. Katanya sih bayar,” katanya.
Sekretaris Dinkes Kota Bogor, dr Erna Nuraena menanggapi santai isu jaul beli jabatan di balik migrasi nakes ke instansi lain. “Saya sih senyum aja, itu hak orang mau fitnah seperti apa. Tapi insya Allah, sampai saat ini kami di Dinas Kesehatan semua punya integritas untuk tidak melakukan hal yang seperti itu,” ucap dr Erna kepada Pojoksatu.id beberapa waktu lalu.
Dokter Erna menegaskan pejabat Dinkes tidak pernah meminta atau menerima uang dari nakes yang mendapat promosi jabatan di instansi lain. “Itu kan hak setiap orang mau berbicara apapun. Tapi saya klarifikasi di dinas gak adalah kayak gitu,” jelas dr Erna.
Ia menantang siapa pun untuk menunjukkan bukti jika ada nakes membayar ke Dinkes agar mendapatkan promosi jabatan di instansi lain. “Mangga, sok kalau punya bukti, siapa yang pernah kasih uang ke Dinkes, saya kira enggak ada. Saya, teman-teman, Bu Kadis, semua, insya Allah punya integritas,” tandas dr Erna.
