BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengantisipasi perkembangan Bogor di masa depan. Salah satunya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat.
Paling intens adalah koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia.
Untuk apa? Ya, percepatan perpindahan pusat pemerintahan Kota Bogor ke wilayah Bogor Timur dan Bogor Utara.
Belum lama ini, pemkot melalui Wakil Walkota Bogor, Dedie A. Rachim kembali melakukan koordinasi dengan pusat terkait pemanfaatan lahan yang selama ini dikuasai Dirjen Kekayaan Negara di wilayah Bogor.
Lahan itu kemudian diperuntukkan menjadi kantor Walikota Bogor atau balai kota.
Menurut Dedie, kondisi eksisting kantor balai kota maupun dinas yang ada masih kurang representatif.
“Bahkan ada yang di perumahan, jalan kecil, yang harus dipikirkan. Alhamdulillah, keinginan pemkot untuk memiliki satu kompleks perkantoran modern direspons Kementerian Keuangan. Kebetulan lokasinya di seputaran Tol Jagorawi,” jelas Dedie.
Kedua, sambung Dedie, rencana itu mengantisipasi perkembangan di Bogor Timur dan Bogor Utara. Sehingga, pemkot juga memerlukan bantuan dari Kementerian PUPR, Jasa Marga, hingga Badan Pengelola Jalan Tol untuk diberikan alternatif interchange Jagorawi yang baru.
’’Kita sudah berdiskusi dengan Jasa Marga, bekerja sama membangun perlintasan sebidang di Kampung Sawah atau Jembatan Cinta. Ke depannya, kami berharap ujung Kota Bogor itu lebih maju, sampai ke Jembatan Cinta atau setelah Jembatan Pakuan. Dari situ, kita akan melanjutkan akses interchange baru sampai ke R3 selesai di Wangun dari arah Parung Banteng,” urainya.
Tahap itu, kata dia, ditargetkan selesai Desember ini. Yakni pembukaan on ramp dan off ramp di kilometer 42,5.
Proses pembebasan lahan di sana kemudian sudah 100 persen. Kemudian pembangunan dalam proses pengerjaan masih 10 persen dan akan dipercepat.
’’Insyaallah akhir tahun bisa dimanfaatkan masyarakat. Sehingga beban Tol Jagorawi di Baranangsiang bisa ditekan. Salah satunya ke Parung Banteng. Dan di Bogor Timur akan diplot sebagai balai kota baru masa depan,” cetusnya.
Diketahui, pembiayaan itu menggunakan anggaran kombinasi. Baik dari pemerintah pusat atau Pemkot Bogor. Yang pasti, ada keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan tersebut. ’’Kita minta partisipasi Sum marecon. Kemudian untuk kilometer 42,5 kita minta ban tuan PT SEG, milik Kementerian Keuangan,” tutupnya.(dka/pkl1/c)
