JAKARTA – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengaku sulit menembus pasar perdagangan online (e-commerce). Mereka menilai, pendampingan yang berkelanjutan dan permodalan untuk produksi masih sangat minim.
Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun mengungkapkan, pembinaan pemerintah secara kesinambungan sangat penting. Menurutnya, masih banyak pelaku UMKM yang gaptek, alias gagap teknologi.
“Sangat sulit menembus pasar e-commerce gara-gara kurang pendampingan. Misalnya, dilatih atau diberikan modal seperti kamera, handphone untuk pelatihan kemasan maupun produksi yang sifatnya stabil dan memproduksi dalam jumlah banyak,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, pendampingan yang dimaksud adalah pelatihan kepada pelaku UMKM supaya menguasai teknologi. Begitu pula akses kemudahan mendapat modal untuk memproduksi barang berkualitas.
Dia meminta pemerintah konkret mendukung UMKM. Salah satu cara menggenjot produksi dengan memudahkan perizinan lembaga keuangan mikro syariah di setiap kabupaten kota. Sebab, pelaku UMKM bukan hanya di kota besar, melainkan tersebar di 77.707 desa.
Ia meminta pemerintah bisa menunjuk pendamping yang mampu dan memiliki kapasitas untuk UMKM. “Lewat pembinaan, pelatihan, dan pembukaan akses pasar seluas-luasnya,” cetus dia.
Guna membantu UMKM memasarkan produknya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan membuat platform khusus e-commerce. Produk yang sesuai kriteria akan ditampung di platform tersebut dan bisa menjadi rujukan pelaku marketplace dalam menjual produk Uaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM).
“Kami akan buat platform sendiri di kementerian ini supaya netral. Salah satu usulan peserta, bagaimana kalau dibuat seperti itu. Tiap marketplace bisa mendapat akses atas produk IKM yang sudah terakreditasi,” ujarnya.
Enggar mengatakan, seiring waktu berjalan, produk-produk UKM dan IKM yang memenuhi persyaratan bakal menghiasi platform tersebut. Di sisi lain, pelaku marketplace juga membantu memasarkan produk tersebut di platform toko online mereka.
Politisi Nasdem itu berjanji, Kementerian Perdagangan segera menggodok kriteria produk UKM dan IKM yang memenuhi standar. Pebisnis UKM seharusnya bisa menerima masukan dari pelaku e-commerce dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
