SUKABUMI – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga minyak goreng (Migor) yang mengalami kenaikan di pasaran. Salah satunya dengan menerapkan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter dan mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.
Sayangnya, kebijakan tersebut malah menyengsarakan masyarakat pasalnya dengan harga minyak goreng satu harga membuat minyak goreng kemasan menjadi langka di pasaran.
Salah satu Pengamat Ekonomi Sukabumi, Yusuf Iskandar mengatakan jika kebijakan minyak goreng yang dikeluarkan oleh pemerintah gagal total.
Dosen sekaligus Ketua Program Studi (Prodi) Managemen Universitas Nusa Putra (UNP) ini menilai kebijakan-kebijakan tersebut tidak tepat. Bahkan, akibat penerapan kebijakan ini membuat minyak goreng langka di pasaran.
“Sebenarnya kebijakan satu harga ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) seharga Rp 14.000 per liter. Namun, ada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kebijakan yang diharapkan bisa mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng tersebut, namun nyatanya kebijakan ini gagal total,” ungkap Yusuf kepada Radar Sukabumi, Selasa (15/2).
Dikatakan Yusuf, minyak goreng satu harga sudah berlaku sejak 19 Januari 2022. Pemerintah juga menyampaikan sudah menggelontorkan minyak goreng tersebut ke ritel modern.
Lalu Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mencabut program subsidi minyak goreng, sehingga kebijakan satu harga Rp 14 ribu per liter berakhir pada 31 Januari 2022.
Atas dasar itu, Kemendag mengambil kebijakan untuk menetapkan harga minyak sawit khusus dalam negeri lewat kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) minyak sawit mulai Kamis (27/1/2022).
“Nah dengan adanya kebijakan DPO, maka pemerintah pun dapat menetapkan HET minyak goreng. Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) memprediksi harga sawit akan tetap tinggi karena biaya pupuk melonjak dan kekurangan tenaga kerja dalam waktu yang lama, dikutip dari Reuters.
