Perubahan iklim juga dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan CPO,” imbuhnya Oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan kebijakan minyak goreng satu harga selama enam bulan karena harga CPO diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.
“Saya menilai kebijakan subsidi yang didanai dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) itu sudah tepat untuk mengendalikan harga minyak goreng yang terlalu tinggi, meski sosialisasinya terlalu singkat sehingga menyebabkan panic buying.
Namun, itu sifatnya hanya solusi atau bisa dibilang bersifat “jangka pendek”,” bebernya.
Ia menilai seharusnya pemerintah menyikapi ini dengan hal lain yaitu dengan cara mengembangkan teknologi mandiri untuk mengolah sawit menjadi minyak yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Maka dengan begitu hal tersebut nantinya akan berkaitan dengan penambahan pasokan CPO, yang nantinya juga bisa dilakukan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. (wdy)
