WALHI mengaku, keberatan jika pemulihan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat hanya dibebankan kepada negara. Alasannya, kata Wahyudin, banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, karena adanya andil besar perusahaan dan karena keuangan negara bersumber dari kebanyakan pajak rakyat.
Kedepan pasca tanggap darurat dicabut pemerintah, WALHI mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang diduga kuat berkontribusi pada bencana ekologis di Sukabumi.
“Kami berharap pula kepada pemerintah untuk tidak gegabah memberikan perizinan kepada perusahaan ekstraktif dengan alasan investasi. Di Sejumlah tempat bencana yang disumbang, bahkan didalangi perusahaan ekstraktif agar menjadi pembelajaran,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman mengatakan, pihaknya membantah bahwa bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi itu, bukan karena aktivitas tambang. “Itu sebetulnya tidak ada hubungannya (aktivitas tambang), bencana ini karena curah hujan yang tinggi saja,” singkatnya.
Sementara itu, Plh Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Anne Hermadianne Adnan kepada Radar Sukabumi mengatakan, bahwa bencana alam yang terjadi saat ini di Kabupaten Sukabumi, merupakan bencana alam terparah sejak 10 tahun terakhir.
“Iya, benar ini bencana terparah sejak 10 tahun kebelakang. Karena, sudah banyak alih fungsi lahan di wilayah terdampak bencana,” kata Anne.
