Terpisah, Pengamat Pemerintahan dan Politik UPI, Karim Suryadi mengatakan, pemindahan pusat pemerintahan sebaiknya ditempat yang jauh dari Kota Bandung, menurutnya jika masih di sekitar Bandung tidak akan berdampak.
“Kalau mau ke wilayah Jawa Barat selatan, wilayah di mana efeknya terasa daerah sekitarnya. Kalau cuma dikawasan bandung menurut saya sama saja,” kata Karim di Bandung, kemarin (30/8).
Karim menyebut, pusat pemerintahan tidak harus membangun secara fisik keseluruhan. Lantaran dengan modal yang tidak cukup banyak, ada baiknya lebih direalistiskan.
“Dengan situasi terbatas ini, mungkin menata fungsi, memindahkan fungsi lebih realistis. Sehingga fisiknya di sini sebagian disebar,”jelasnya. “Buat apa mengembangkan e-Goverment, e-digital. Pola fikirnya harus menyeluruh atas apa yang difikirkan dan dikatakan,” tambahnya.
Disinggung soal kontra produktif menggunakan e-Goverment tersebut, Karim mengatakan, e-Goverment justru solusi untuk mengurangi beban secara fisik. Seharusnya e-Goverment menjadi hal yang realistis dibanding pemindahan pusat pemerintahan.
“e-Goverment disini seperti bisa membuats surat secara daring. Kantor-kantor virtual, sehingga tidak memaksa orang ke daerah lain,” pungkasnya.(azs)
