SUKABUMI – Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sudah mulai berjalan. Namun keluhan dari orang tua murid terkait sistem belajar online terus mengalir deras. Salah satunya terkait beban orang tua murid yang kian besar karena harus menyiapkan kuota internet dan membeli hanphone demi mendukung proses KBM online tersebut.
Ditambah lagi, jaringan internet yang tidak merata di beberapa wilayah Kabupaten Sukabumi sehingga menyulitkan siswa untuk mengikuti sistem belajar online.
Menanggapi permasalahan itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, M Jaenudin meminta agar pemerintah daerah bisa hadir untuk menyelesaikan setiap permasalahan tersebut. Menurutnya, pemda harus mempunya inovasi dalam mendukung program KBM online tersebut.
“Ya pemda maupun pemprov dalam hal ini dinas terkait harus punya ivonasi untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban dan tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya,” pinta anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Tak hanya pemerintah, sekolah pun diminta untuk berinvonas dalam menterjemahkan kebijakan KBM online tersebut. Salah satu contohnya, dengan membuat kelompok belajar di wilayah yang memang susah terjangkau internet.
“Ya misalkan bikin kelompok belajar yang siswanya berdekatan dengan jumlah tertentu. Kemudian, bisa dilakukan KBM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Atau dengan sistem lainnya yang akan mempermudah siswa agar tetap mendapatkan pembelajaran yang maksimal,” usulnya.
Selain itu, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun mungkin bisa lebih dimaksimalkan. Beberapa anggaran yang dulunya dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat langsung, bisa dialihkan ke pengadaan operasional yang mendukung kegiatan belajar dengan sistem online.
“Kalau memang bisa dilakukan, kenapa tida mengalihkan anggaran ke pengadaan kuota untuk masyarakat miskin. Sehingga, mereka tidak terbebani lagi antara kebutuhan pokok di rumah, dengan kebutuhan kuota internet. Tapi tentu, ini harus di diskusikan dengan dinas terkait agar dalam hal administrasi bisa lancar,” lanjut Jaenudin.
Dirinya mengaku, kebijakan sistem KBM melalui media online ini memang tidak diinginkan oleh semua pihak. Tapi, menjaga generasi bangsa dari acaman Covid-19 jauh lebih penting. Karena, tidak ada yang tahu bahaya ini bisa mengintai siapa saja dan dimana saja.
“Sekarang kalau kita paksakan dan maaf-maaf anak didik jadi korban, siapa yang akan bertanggungjawab. Tentu pemerintah dan sekolah pun tak mau disalahkan ketika hal ini merupakan keinginan orang tua siswa.
Tapi disisi lain, tentu pihak pemerintah maupun sekolah akan menjadi bahak kritikan dari berbagai pihak. Ini yang menjadi dilema. Makanya, ayo kita saling menjaga satu sama lain agar anak didik kita bisa terhindar dari Covid-19 ini,” ajak Jaenudin.(nur)
