Karena kemoloran itu, sambung Dewek, segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terganggu. Tidak hanya itu, pihak yudikatif selaku penegak hukum juga perlu turut serta mengawasi secara langsung ke lapangan. Guna mencari tahu akar persoalan yang sebenarnya.
“Dikhawatirkan ada mafia yang bermain dalam proyek tersebut dan berimplikasi pada perilaku korupsi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi memaklumi adanya keterlambatan pembangunan tiga mega proyek di Kota Sukabumi hingga belum selesai sampai menyebrang tahun.
Dirinya mengklaim jika kondisi itu diakibatkan banyak hal. Salah satunya keterlambatan dalam pelelangan.
“Alasan keterlambatannya cukup masuk akal juga, ya karena permasalahan di dalam proses lelang,”kata Yunus.
Kendati demikian, Yunus menilai, tidak berarti Pemkot Sukabumi tidak bersikap tegas, jika nantinya terjadi keterlambatan lagi setelah perpanjangan waktu.
“Sesuai aturan, rekanan diberi tambahan waktu selama 52 hari untuk menyelesaikannya. Saya kira Pemkot Sukabumi telah menjalankan ketentuan ini, dengan menambah waktu bagi kontraktor,”imbuhnya.
