JAKARTA – Pengusaha konstruksi swasta diprediski kebanjiran proyek pembangunan infrastruktur. Sebab, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengimbau BUMN karya mengerjakan proyek di bawah Rp100 miliar.
Selain itu, Kementerian PUPR juga membuat banyak paket pekerjaan proyek konstruksi di bawah Rp100 miliar.”Kami menyambut positif imbauan itu. BUMN harus mengerjakan proyek infrastruktur besar,” tutur Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Iskandar Hartawi, baru-baru ini.
Dia menambahkan, imbauan Kementerian PUPR itu akan membuat perusahaan konstruksi nasional berkembang dan memiliki daya saing.
Di sisi lain, kebijakan itu akan berdampak negatif bagi BUMN bidang konstruksi seperti PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya. BUMN Karya ini terpaksa harus fokus pada proyek-proyek di atas Rp100 miliar.
”Pak Menteri sudah berkirim surat ke BUMN. Tentu, ini merupakan dukungan buat pengembangan konstruksi nasional,” tegas Iskandar.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pihaknya telah berkirim surat ke Menteri BUMN Rini Soemarno. Tidak hanya itu, dia juga mengaku sudah berkirim surat kepada BUMN Karya.
”Imbauan itu merupakan bagian pembinaan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan konstruksi nasional. Sifatnya imbauan,” ujar Basuki.
(dai)
