Ini kabar baik untuk masyarakat yang akan berpergian ke Arab Saudi. Mulai kuartal pertama 2018 nanti, Kerajaan Arab mulai mengeluarkan visa turis untuk mereka yang hendak bepergian ke Arab. Jadi, ke Arab nanti tidak hanya untuk berhaji atau umrah.
Ini adalah kali pertama pemerintah Arab mengeluarkan kebijakan seperti ini seiring reformasi ekonomi dan sosial yang gencar mereka lakukan.
Pangeran Sultan bin Salman bin Abdulaziz mengatakan kepada AFP bahwa pemerintah sudah setuju untuk meluncurkan visa elektronik tahun depan. ”Visa itu untuk semua warga negara yang negaranya mengizinkan warganya untuk mengunjungi Arab Saudi,” katanya.
Ditambahkan Sultan bin Salman bin Abdulaziz, mereka sedang mempersiapkan peraturan mengenai hal itu. ”Kami sedang menggodok peraturan siapa yang berhak mendapatkan visa dan cara mendapatkannya,” tambah lelaki yang menjabat sebagai Kepala Komisi Pariwisata dan Warisan Budaya Saudi sekaligus putra Raja Salman itu.
Langkah untuk membuka sektor pariwisata adalah pergeseran besar bagi Arab Saudi. Itu dilakukan oleh Putra Mahkota Muhammad Bin Salman demi berusaha secara merombak ekonomi yang selama ini bergantung pada minyak. Mereka juga berusaha melepaskan citra ultra konservatif.
Terlepas dari jutaan Muslim yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi setiap tahunnya untuk haji dan umrah, memang tidak mudah untuk mendapatkan visa masuk Arab. Sebagian besar menghadapi proses yang sulit dan biaya mahal untuk memasuki kerajaan.
Arab Saudi saat ini memang memberikan visa turis untuk sejumlah negara tertentu. Namun ada batasan, termasuk persyaratan untuk melakukan perjalanan melalui perusahaan yang resmi ditunjuk dan menginap di hotel yang sudah ditentukan.
Untuk peraturan baru ini, Pangeran Sultan mengatakan biaya visa turis baru memang belum diselesaikan. Namun dia menekankan bahwa biayanya akan semurah mungkin. ”Karena kami yakin dampak ekonomi kumulatif lebih besar daripada uang tunai dari visa,” ulasnya.
Arab Saudi, meskipun kaya akan keindahan alam, terkenal di seluruh dunia karena peraturan ketatnya. Tetapi, dalam beberapa bulan terakhir, kerajaan tersebut telah mencopot beberapa peraturannya yang sudah berlangsung puluhan tahun. (*)
(tia/AFP/ce1/JPC)
