Mantan Presiden SBY yang Bayar Demo Cipta Kerja, Kata Dewi Tanjung

  • Whatsapp

RADARSUKABUMI.com – Politikus PDI Perjuangan Dewi Tanjung dinilai sudah melontarkan tudingan dan fitnah kepada Partai Demokrat dan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu terkait cuitan Dewi Tanjung yang menduga Presiden keenam RI itu mendanai demo menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Bacaan Lainnya

Dewi juga dianggap telah menyebarkan kebencian dan tudingan yang tidak mendasar. Demikian disampaikan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan kepada RMOL (Group radarsukabumi.com) di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

“Bahwa pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020, diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoax serta tidak berdasar,” tegas Ossy.

Untuk itu, Ossy menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan membawa masalah tersebut ke ranah hukum.

“Jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka kami akan menempuh jalur hukum,” imbuhnya.

Menurutnya, tudingan dan fitnah itu sama saja telah melecehkan perjuangan masyarakat Indonesia.

Mulai dari kelompok buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum yang merasa ditindas melalui Omnibus Law Cipta Kerja.

“Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker,” sesalnya.

Partai Demokrat, sudah menyampaikan penolakan terhadap RUU Ciptaker sebagaimana dalam pandangan mini fraksi, pada 3 Oktober 2020 lalu.

“Dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020 adalah keputusan partai.

Ia menyampaikan, dalam iklim demokrasi, perbedaan pandangan dan pendapat adalah sebuah hal yang wajar.

“Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda,” tekannya.

Apalagi, penolakan terhadap Omnibus Law UU Ciptaker juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat.

Melainkan juga sejumlah ormas Islam terbesar di Indonesia seperti PP Muhammadiyah dan NU hingga aktivis, akademisi, dan juga elemen masyarakat lainnya.

“Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoax dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam negeri,” jelasnya.

(rmol/pojokjabar)

Pos terkait

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *