JAKARTA— Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terus melakukan gebrakan untuk memperbaiki citra dan kinerja lembaga yang dipimpinnya. DPR RI akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pembekalan antikorupsi kepada para anggota baru periode 2019-2024. Pembekalan tersebut sangat diperlukan sebagai salah satu upaya meningkatkan pencegahan korupsi di tingkat parlemen.
“Sebelum mereka dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, saya berharap mereka akan mendapatkan pembekalan antikorupsi dari KPK. Ini sebagai ikhtiar untuk menekan jumlah anggota DPR RI agar tidak terjerumus korupsi, sehingga membuat wajah parlemen menjadi lebih baik lagi,” ujar Bamsoet saat bertemu Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Hary Budiarto di ruang kerja ketua DPR RI, Jakarta, Kamis, (22/11/18).
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga berharap partai politik ikut berupaya untuk memastikan para kader yang duduk di lembaga legislatif, baik di tingkat DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, mampu menjadi cermin ketaatan hukum bagi masyarakat. Sebab, DPR seharusnya menjadi etalase utama dari wajah partai politik yang ada di Indonesia.
“Anggota legislatif merupakan perpanjangan tangan partai politik di parlemen. Baik buruknya wajah partai politik sangat dipengaruhi anggotanya di parlemen. Jika anggota legislatif banyak terlibat korupsi, muruah, harkat, dan derajat partai politiknya niscaya akan turun di mata masyarakat,” kata Bamsoet.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, DPR RI juga mengajak KPK bekerja sama untuk memberikan award kepada partai politik yang anggota dewannya tidak satu pun terlibat kasus korupsi. Pemberian award tersebut diharapkan memacu semangat partai politik untuk selalu mengawasi para kadernya di parlemen agar tidak terjerumus dalam kubangan korupsi.
“Selain punishment melalui penegakan hukum, perlu juga diberikan reward kepada partai politik yang bisa menjaga para kadernya di DPR RI dari tindakan korupsi. DPR RI akan mengajak KPK untuk bekerja sama melakukan penilaian secara terukur, terpadu, objektif dan akuntabel. Award yang diperoleh akan menjadi hal yang prestisius dan memberikan nilai lebih bagi partai politik di mata masyarakat Indonesia,” papar Bamsoet.
