“Terkesan berbau proyek dan dipaksakan,” sindirnya.
Tidak hanya itu, Dudung juga mengkritik beberapa gagasan Kemdikbud soal rencana lahirnya Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP).
Dimana rencana tersebut bertabrakan dengan UUGD No 14 Tahun 2015. Organisasi guru diurus oleh guru didirikan oleh guru bukan diurus oleh pemerintah didirikan oleh pemerintah.
“Pemerintah seperti ada rencana mengkapitalisasi organisasi profesi guru.
Lebih lucu Kemdikbud dalam mengurus Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI. Sudah menjadi Kepres dan tradisi positif bahwa HGN disatukan dengan HUT PGRI,” tambahnya. Menurutnya, HGN itu mengambil tanggal lahirnya PGRI 25 November.
” Muhadjir malah menggabungkan dengan beberapa organisasi profesi guru yang lahirnya bukan tanggal 25 November,” sambung pria yang juga guru Sejarah di SMAN 1 Kota Sukabumi itu.
Selain itu, rencana pemberlakuan penugasan kepala sekolah sampai pensiun, kepala sekolah tak perlu mengajar, perlindungan profesi guru, nasib guru honorer, sekolah boleh menarik dana dari masyarakat masih ambigu.
