’’Orang kaya ketimbang bikin universitas, lebih baik bantu (perguruan tinggi, Red) yang sudah ada,’’ tuturnya.
Bambang juga menyoroti upaya penegerian kampus swasta. Dalam proses penegerian kampus swasta ini, Bambang mengaku sebagai pihak yang menentang.
Sebab ada penambahan pengeluaran anggaran negara untuk operasional kampus negeri baru itu. Di satu sisi belum ada jaminan bahwa PTN baru itu bisa memiliki kualitas yang bagus.
Di tengah usulan moratorium, Bambang juga meminta supaya Kemenristekdikti tidak kaku terkait usulan-usulan pembukaan program studi (prodi) baru. Selama ini pembukaan prodi baru harus sesuai pakem. Istilahnya harus mengikuti pohon keilmuannya. Padahal menurut Bambang, kebutuhan sumber daya manusia berkualitas ke depan semakin komplek.
Dirjen Sumber Daya Iptek-Dikti Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti, secara pribadi, merespons positif terkait usulan moratorium tersebut. Baginya dana-dana dari para filiantropi sebaiknya diberikan kepada kampus yang sudah ada untuk peningkatan kualitas. Bukan dipakai untuk mendidikan kampus baru.
Dia mencontohkan di beberapa negara, banyak sekali kontribusi dari filiantropi kepada kampus yang sudah berjalan. ’’Khususnya filiantropi yang memiliki ikatan dengan almamater kampus tertentu,’’ jelasnya.
(wan)
